You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Desa Padang Mumpo

Sedang memuat...

Desa Padang Mumpo Kec. Pino, B/S Bengkulu Selatan
Berita Desa

RESES ANGGOTA DPRD DAPIL 2 DI DESA PADANG MUMPO

RESES ANGGOTA DPRD DAPIL 2  DI DESA PADANG MUMPO
Perbesar Foto

Padang Mumpo 31/10/22. Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dibagi menjadi 3 (tiga) masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan mengumpulkan  warga masyarakat atau konstituennya untuk menyerap informasi dan aspirasi warga yang diwakilinya.

Reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.

Sementara masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen.

Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam  pemerintahan.

Istilah reses di Indonesia lazim dikenal di DPR-RI, sedang bagi DPRD reses mulai diterapkan dan didasarkan pada PP No. 25 Tahun 2004, dalam PP tersebut mencantumkan istilah reses. Meski reses itu masa istirahat, selama masa itu para anggota DPRD tetap melaksanakan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat diluar gedung DPRD. Sedangkan didalam PP No. 1 Tahun 2001 tidak ditemukan istilah reses. Istilah reses ini terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 162 Tahun 2004 dan PP No 25 Tahun 2004.

Dalam pelaksanaannya reses di DPRD Kabupaten dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD-Nya. Dan para peserta reses tersebut hendaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat antara lain, Camat, TNI/Polri, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat / Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM, OKP, Pimpinan Puskesmas, Dinas Jawatan, Lurah/Kades/Perangkat Desa dan Kepala Dusun, serta Kelompok Masyarakat lainnya.

Kegiatan reses sekurangnya meliputi 4 tahapan, yaitu sebagai berikut, Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses; Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD; Pelaksanaan Reses; dan Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Sedangkan untuk biaya kegiatan reses didukung pada belanja penunjang kegiatan pada Sekretariat DPRD. Dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi untuk dihabiskan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD. Di luar hal tersebut dapat dikategorikan menyalahi anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 53 dan 61 PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil reses yang merupakan aspirasi dari warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dan sudah dirangkum menjadi Pokok-pokok pikiran DPRD (POKIR), akan dilaporkan dalam sidang paripurna dan selanjutnya akan diserahkan kepada eksekutif untuk bahan penyusunan RAPBD  atau penyusunan anggaran 2023.

Tanggapan & Diskusi

Ruang partisipasi dan masukan warga
0 Komentar

Belum ada tanggapan pada artikel ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan komentar secara santun.

Formulir Tanggapan Warga

Dimoderasi
Kode CAPTCHA
Keterbukaan Informasi Keuangan

Transparansi Anggaran Desa Padang Mumpo

Laporan akuntabilitas publik dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026

Laporan Realisasi APBDes Aktif • TA 2026

APBD 2026 Pelaksanaan

Ringkasan Pelaksanaan Anggaran

Realisasi
Pendapatan Desa 89.48%
Realisasi Rp 1.150.250.000,00
Anggaran Rp 1.285.500.000,00
Belanja Desa 84.39%
Realisasi Rp 1.095.340.000,00
Anggaran Rp 1.298.000.000,00
Pembiayaan Netto 100.00%
Realisasi Rp 12.500.000,00
Anggaran Rp 12.500.000,00

APBD 2026 Pendapatan

Rincian Sumber Pendapatan Desa

5 Data
Dana Desa (Dds) 100.00%
Realisasi Rp 785.450.000,00
Anggaran Rp 785.450.000,00
Alokasi Dana Desa (Add) 85.04%
Realisasi Rp 285.300.000,00
Anggaran Rp 335.500.000,00
Bagi Hasil Pajak & Retribusi (Pbh) 81.11%
Realisasi Rp 36.500.000,00
Anggaran Rp 45.000.000,00
Pendapatan Asli Desa (Pades) 82.69%
Realisasi Rp 43.000.000,00
Anggaran Rp 52.000.000,00
Pendapatan Transfer Lainnya 85.20%
Realisasi Rp 57.550.000,00
Anggaran Rp 67.550.000,00

APBD 2026 Pembelanjaan

Alokasi Belanja Bidang Desa

5 Data
Penyelenggaraan Pemerintahan 87.55%
Realisasi Rp 385.200.000,00
Anggaran Rp 440.000.000,00
Pelaksanaan Pembangunan 84.35%
Realisasi Rp 468.140.000,00
Anggaran Rp 555.000.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan 85.33%
Realisasi Rp 78.500.000,00
Anggaran Rp 92.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat 85.10%
Realisasi Rp 128.500.000,00
Anggaran Rp 151.000.000,00
Penanggulangan Bencana & Darurat 58.33%
Realisasi Rp 35.000.000,00
Anggaran Rp 60.000.000,00
Akses Portal Desa Padang Mumpo

Pilih layanan masuk sesuai kebutuhan Anda